Nusantara1News – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menekankan pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta pembiayaan hijau di sektor perumahan. Kedua aspek ini dinilai krusial dalam mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah, terutama bagi perusahaan pengembang yang terlibat.
“Dari perspektif korporasi, pembiayaan hijau menjadi prioritas utama, dan jika dapat dikombinasikan dengan ESG, hasilnya akan semakin optimal,” ujar Anin dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (8/2) seperti di kutip dari Metrotvnews.
Baca Juga : BPS Catat Produksi Gabah Meroket, Pemerintah Diminta Kendalikan Harga di Pasar
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam acara Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia, yang juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Namun, Anin mengakui masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung program ini.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berinovasi dalam aspek pendanaan, pengelolaan lahan, serta penyederhanaan birokrasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa inovasi ini perlu dilakukan agar berbagai insentif dan kemudahan yang ditawarkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), agar mereka memiliki akses terhadap hunian yang layak.
“Kadin ingin bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah kepemimpinan Pak Ara (Maruarar Sirait) untuk memberikan masukan yang dapat diimplementasikan guna mempercepat realisasi program ini,” tutupnya.
Kadin dan Pemerintah Perkuat Sinergi untuk Sukseskan Program 3 Juta Rumah
Acara diskusi mengenai keberlanjutan sektor real estate ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, serta Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia, Donny Rahajoe. Selain itu, forum ini juga menghadirkan sejumlah panelis, seperti Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT Kadin Indonesia, Ignesjz Kemalawarta, dan Managing Partner Asia Green Real Estate, Alex Buechi. Turut serta pula dalam diskusi tersebut Regional Program Manager ASEAN Global Reporting Initiative (GRI), Lany Harijanti, Director & Principal Consultant Sustainahaus, Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead AIGCC, Wisnu Wibisono, serta AVP Debt Capital Markets Mandiri Securities Pte. Ltd, Pauline Soesanto.
Peran Strategis Kadin dalam Program 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengajak Kadin Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna mengatasi defisit perumahan di Indonesia.
Ara menegaskan bahwa keterlibatan Kadin sangat krusial, mengingat anggotanya terutama para pengembang properti memiliki keahlian dan kapasitas dalam sektor perumahan. Dengan skala proyek yang besar, kemitraan erat antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk mempercepat pelaksanaannya.
“Karena target 3 juta rumah ini cukup ambisius, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi sangat penting,” ujar Ara.
Baca Juga : Curah Hujan Tinggi Jelang Nataru, Masyarakat dihimbau Waspada
Ia juga meminta Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pengadaan bahan baku secara terpusat yang bertujuan untuk menekan biaya pembangunan.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PKP telah menyiapkan beberapa inovasi guna merealisasikan target ini dalam waktu satu tahun. Salah satunya adalah mengusulkan program ini sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, skema pendanaan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dirancang agar berbasis pembiayaan 50:50 antara pemerintah dan perbankan, sehingga dapat mempercepat realisasi proyek tersebut.
