Nusantara1News – Indonesia mencatat prestasi membanggakan di sektor peternakan unggas. Sepanjang tahun ini, produksi telur ayam ras nasional mencapai angka fantastis yakni 6,52 juta ton atau sekitar 104,17 miliar butir, menjadikan Indonesia sebagai produsen telur terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Jepang.
Baca Juga : Kemenkes Lakukan Evaluasi Rutin, Pastikan Layanan Cek Kesehatan Gratis Efektif
Meski kebutuhan domestik hanya sekitar 6,22 juta ton, negara ini berpotensi mengalami surplus hingga 295 ribu ton atau sekitar 4,5%. Surplus tersebut membuka peluang besar untuk memperluas pelaksanaan program Mandatori Belanja Gizi (MBG), mendukung pertumbuhan UMKM peternakan, dan memperbaiki pemerataan distribusi telur antarwilayah.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawasi dinamika pasar secara kolaboratif dan tanggap terhadap perubahan.
“Produksi telur nasional mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini adalah potensi besar yang harus dikelola dengan baik agar memberi manfaat maksimal bagi peternak dan masyarakat,” ujar Agung dikutip dari Media Indonesia, Minggu (20/4).
Namun demikian, peningkatan produksi ini turut dibayangi oleh tantangan, salah satunya fluktuasi harga pasca-Lebaran yang dipicu penurunan permintaan sekitar 30%. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan surat edaran pada 11 April 2025 yang memperkuat pengawasan terhadap peredaran telur fertil dan infertil. Regulasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024, bertujuan menjaga kestabilan harga di tengah tekanan pasar.
Tak hanya itu, Kementan juga mendorong perusahaan pakan ternak (feedmill) agar turun tangan membantu peternak kecil melalui skema bantuan, demi mencegah aksi jual panik (panic selling) saat harga turun drastis.
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, Agung juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan skema penyerapan telur oleh koperasi pegawai di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selain itu, penyerapan telur ini diharapkan bisa menjadi bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional untuk mendukung program MBG dan penanganan stunting.
“Pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi distribusi telur dari sentra produksi ke wilayah defisit. Skema pertukaran dengan jagung dari daerah lain juga sedang dipertimbangkan untuk menekan ongkos distribusi dan meningkatkan efisiensi logistik. Kementan siap membantu memfasilitasi dari sisi teknis persyaratan lalu lintas telurnya,” bebernya.
Agung juga menegaskan pentingnya solidaritas antarpeternak sebagai kunci utama dalam menjaga kestabilan harga. Ia mengimbau agar peternak mandiri tidak terburu-buru menjual telur dengan harga murah, melainkan mengatur tata niaga secara bersama-sama demi terciptanya harga yang sehat.
“Penyelesaian utama dari fluktuasi harga saat ini adalah kebersamaan dan kekompakan para peternak dalam mengatur tata niaga dan penjualan telur. Pemerintah kabupaten/kota juga sangat dibutuhkan untuk menjaga koordinasi antarpeternak agar harga tetap stabil dan peternak sejahtera,” tegas Agung.
Baca Juga : Kemenkes Lakukan Evaluasi Rutin, Pastikan Layanan Cek Kesehatan Gratis Efektif
Dengan 95% produksi telur berasal dari peternakan rakyat, Kementerian Pertanian menegaskan bahwa dukungan terhadap peternak kecil akan tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan strategis ke depan.
