Nusantara1News – Spekulasi mengenai kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mencuat setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penghematan anggaran. Namun, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa proyek tersebut tetap berjalan sesuai rencana.
“Kebanyakan dari OIKN sudah berkantor di sana. Di Jakarta, dari kantor Menara Mandiri yang awalnya 17 lantai, kini hanya tersisa 5 lantai. Jadi, ada optimisme bahwa pada Maret 2025, semua karyawan OIKN bisa bekerja di sana,” ujar Basuki usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025) seperti yang dikutip dari laman CNBC Indonesia.
Bahkan, Basuki mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN berpotensi bertambah. Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri telah meminta penyusunan dokumen tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun, sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 14,4 triliun.
“Kami diminta oleh Bapak Presiden Prabowo dan menteri-menteri lain untuk mempersiapkan dokumen tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun, sehingga total mencapai Rp 14,4 triliun, yang mana ini bagian dari Rp 48,8 triliun,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada 21 Januari dan 3 Februari 2025, pemerintah telah menyepakati anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN periode 2025-2029.
Sementara itu, efisiensi anggaran dilakukan hanya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IKN, yang awalnya dipatok Rp 6,3 triliun, namun kemudian dipangkas menjadi Rp 5,2 triliun atau berkurang sebesar Rp 1,15 triliun.
Baca Juga : Presiden Prabowo Sambut Hangat PM Jepang di Istana Bogor
“Pada saat itu, Pak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun. Kalau efisiensi ini hanya untuk DIPA, dari awal Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun,” jelas Basuki.
Selain anggaran dari APBN, pembangunan IKN juga akan didukung oleh skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diproyeksikan mencapai Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta yang ditargetkan sebesar Rp 6,49 triliun.
