Nusantara1News – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2025 hingga 2034 telah selesai difinalisasi. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, menegaskan bahwa rancangan ini telah disesuaikan dengan kerangka besar Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang mencakup visi hingga 2060. “Dokumen RUPTL 2025-2034 sudah final,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4) dikutip dari CNBC Indonesia.
Baca Juga : Pemkab Rohil Terima Bantuan Pembangunan Labkesda Dari Kementerian Kesehatan
Ia menyampaikan bahwa RUPTL yang segera diajukan ke Presiden Prabowo Subianto tetap sejalan dengan arahan yang telah disusun sebelumnya. “RUPTL memang harus sinkron dengan RUKN,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Pati Jaya, mengungkapkan bahwa RUPTL kali ini dirancang lebih lentur terhadap perubahan kebutuhan listrik. “Kita tekankan fleksibilitas. Jika ke depan terjadi perubahan permintaan, maka ada ruang untuk menyesuaikan—baik untuk menambah kapasitas atau menunda proyek sesuai kondisi,” jelasnya usai rapat tertutup.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa dalam RUPTL terbaru, energi baru terbarukan (EBT) akan menjadi tulang punggung pengembangan pembangkit listrik. Sekitar 60% dari proyek pembangkit baru selama dekade mendatang dirancang berbasis EBT. “RUPTL 2025-2034 akan mendorong pengembangan EBT secara signifikan,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Rencana tersebut juga menyasar penambahan kapasitas listrik nasional hingga sekitar 70 gigawatt, dengan mayoritas berasal dari sumber-sumber ramah lingkungan. Untuk merealisasikan hal ini, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp 1.100 triliun. Rinciannya mencakup Rp 400 triliun untuk jaringan interkoneksi dan Rp 600-700 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik.
Baca Juga : Pemkab Rohil Terima Bantuan Pembangunan Labkesda Dari Kementerian Kesehatan
Menurut Bahlil, ekspansi ini penting untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok hingga 8% di era pemerintahan Presiden Prabowo. “Kita menyesuaikan kapasitas pembangkit dengan skenario pertumbuhan baik maksimal, menengah, maupun rendah,” pungkasnya.
