Nusantara1News – Pemerintah pusat semakin serius mendorong realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dukungan penuh Kementerian Dalam Negeri terhadap program ini melalui langkah konkret, termasuk menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mendorong pemerintah daerah ikut berperan aktif.
Baca Juga : 7 Gaya Penipuan Terbaru Sedot Rekening, dari Kode QR hingga Undangan
SE Nomor 500.12/2119/SJ yang dikeluarkan Mendagri meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk meminjamkan lahan milik pemerintah daerah kepada BGN. Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lahan yang bisa digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya.
Langkah ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan BGN, terutama ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang selama ini sulit terakses. SPPG nantinya akan menjadi dapur umum yang menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, menyusui, dan balita.
Mendagri Tito menyampaikan komitmennya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara daring dari kantor Kemendagri. “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” ujar Tito, Kamis (8/5) dikutip dari laman Antara.
Lebih lanjut, Tito melihat MBG bukan hanya sekadar program gizi, tapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai, pelaksanaan MBG akan membuka lapangan kerja baru dan melibatkan masyarakat daerah.
Satu unit SPPG, misalnya, akan membutuhkan sekitar 50 orang relawan setiap harinya untuk menjalankan operasional penyediaan makanan. Selain itu, rantai pasok pangan lokal yang dibentuk akan mendukung terciptanya ekonomi sirkular yang berkelanjutan.
“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” kata Tito, seraya mendorong pemda mengalihkan hasil efisiensi anggaran ke program MBG yang langsung menyentuh masyarakat.
Dukungan tersebut disambut antusias oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ia menyampaikan apresiasinya atas keseriusan Kemendagri dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut. “Kami ingin padukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat,” ujar Dadan.
Dadan menjelaskan, pemda memiliki tiga peran utama dalam keberhasilan MBG. Pertama, menyediakan infrastruktur berupa dapur umum. Kedua, memanfaatkan potensi lokal sebagai penyedia bahan makanan. Ketiga, menyalurkan bantuan MBG kepada penerima manfaat dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.
Dengan skema ini, setiap SPPG akan melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat setiap hari, dan membutuhkan bahan baku seperti beras, telur, ayam, sayuran, susu, dan buah dalam jumlah besar. “Jadi ini adalah potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis,” imbuh Dadan.
Baca Juga : 7 Gaya Penipuan Terbaru Sedot Rekening, dari Kode QR hingga Undangan
Dalam rapat tersebut, hadir pula secara virtual Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran pejabat tinggi madya Kemendagri. Sementara itu, para kepala daerah dari seluruh Indonesia mengikuti rapat secara daring bersama tim masing-masing.
