breaking news
Home » DPR Dorong Swasembada Energi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%

DPR Dorong Swasembada Energi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Bagikan :

Pemerintah melalui PT PLN Persero menargetkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) di seluruh pembangkit listrik sebesar 20,9 Gigawatt (GW) pada 2030. (Foto:tambang.co.id)

Nusantara1News – Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa parlemen terus mendorong kebijakan energi nasional sebagai upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Menurutnya, sektor energi memiliki peran kunci dalam mendorong industrialisasi dan meningkatkan daya saing nasional.

“Tahap pertama yang harus dilakukan adalah swasembada energi. Dukungan sektor energi juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan agenda hilirisasi industri,” ujar Bambang, dikutip Kamis (20/2/2025) seperti yang dikutip dari laman CNBC Indonesia. Ia menambahkan, Komisi XII telah menghasilkan beberapa kebijakan mendasar guna memastikan kemandirian energi.

Baca Juga : APBD 2025 Riau Alami Defisit Rp 1,3 Triliun, DPRD Minta Banggar Tinjau Ulang

Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah pengesahan Rencana Umum Kebijakan Energi Nasional (RPPKEN) terbaru bersama Dewan Energi Nasional. “Di dalam RPPKEN, kita berusaha memasukkan berbagai aspek, termasuk kondisi energi global dan persoalan internal. Kita juga mengakomodasi bauran energi baru terbarukan serta mendorong investasi lebih besar,” jelasnya.

Dengan meningkatnya investasi, lanjut Bambang, sektor energi harus siap menghadapi lonjakan permintaan. Salah satu target utama adalah meningkatkan kapasitas listrik nasional menjadi 107 gigawatt (GW) dalam 15 tahun ke depan, yang diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dari total kapasitas tersebut, 75% ditargetkan berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

“Dalam 15 tahun ke depan, Indonesia harus membangun 107 GW listrik, dengan 75% berasal dari EBT. Ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” terang Bambang.

Namun, ia juga mengakui bahwa pembangkit berbasis EBT, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), memiliki kelemahan karena sifatnya yang intermiten—bergantung pada cuaca dan cahaya matahari.

“Kelemahan energi dari matahari dan angin adalah ketergantungan pada alam, sehingga pasokan bisa terpengaruh,” ungkapnya.

Baca Juga : KPU Riau Tetapkan Lima Panelis Debat Pilgub 2024, Tegaskan Netralitas

Untuk mengatasi hal tersebut, Bambang menekankan perlunya pembangkit listrik berbasis baseload dengan kapasitas minimal 57 GW, yang dapat memastikan stabilitas pasokan energi nasional di tengah transisi menuju energi hijau.

Editor : Nusantara1News


Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *