Nusantara1News – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2).
“Esensi perjuangan politik DPD RI adalah sebagai alat politik bagi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, kami memastikan seluruh anggota DPD RI siap berkolaborasi dengan para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota yang baru saja dilantik,” ujar Sultan seperti yang dikutip dari laman CNN Indonesia.
Baca Juga : Kemenkominfo kembangkan tata kelola AI
Lebih lanjut, Sultan menjelaskan bahwa DPD RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dapat menjadi instrumen politik dalam bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pada periode ini, DPD RI akan lebih fokus dalam memberikan pertimbangan serta pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 22D dan 22E UUD 1945.
“Dengan demikian, kami ingin posisi dan peran DPD RI semakin diperjelas dalam mendukung pembangunan daerah. DPD RI adalah jembatan aspirasi politik pemerintah daerah serta memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan transfer keuangan pusat ke daerah (TKD),” tegas mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.
Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang telah dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pelantikan serentak ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia, di mana untuk pertama kalinya kepala daerah di seluruh Indonesia dikukuhkan secara bersamaan di Istana Negara.
Baca Juga : AI Berpotensi resiko yang Perlu Diwaspadai
“Kami melihat ini sebagai bukti nyata dari komitmen politik Presiden Prabowo untuk menyatukan seluruh kekuatan nasional di daerah guna berkolaborasi dan bergotong royong dalam menyukseskan program pemerintah. Ini juga semakin mempertegas prinsip kesatuan nasional dalam sistem pemerintahan presidensial,” pungkasnya.
