Nusantara1News – Donald Trump secara resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, didampingi oleh JD Vance yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.
Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Rotunda Gedung Capitol, Washington DC, pada Senin, (20/1) seperti di kutip dari Metrotvnews, Trump mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Ia berjanji akan menjalankan tugas kepresidenan dengan setia serta melindungi dan membela Konstitusi Amerika Serikat.
Baca Juga : Akses TikTok di Amerika Serikat Dihentikan
Acara pelantikan tersebut dipindahkan ke dalam ruangan karena suhu ekstrem yang berbahaya di Washington DC. Kondisi serupa pernah terjadi saat pelantikan Ronald Reagan pada tahun 1985.
Momentum pelantikan ini juga bertepatan dengan Hari Martin Luther King Jr, yang setiap tahun diperingati pada Senin pekan ketiga di bulan Januari.
Sebagai presiden, Trump akan memimpin Amerika Serikat untuk empat tahun ke depan. Pada hari pertamanya di Gedung Putih, ia diperkirakan segera menandatangani sejumlah perintah eksekutif, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan imigrasi.
Perbatasan dan Kebijakan Imigrasi
Salah satu langkah terbaru Trump adalah mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan, bertujuan untuk mengerahkan lebih banyak personel militer dan pekerja ke wilayah tersebut. Selain itu, ia menginstruksikan para pejabat untuk melanjutkan kembali pembangunan tembok perbatasan antara AS dan Meksiko.
Partai Republik, yang menjadi naungan Trump, juga mengusulkan untuk menghapus kebijakan kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak yang lahir di AS dari imigran ilegal. Tidak hanya itu, Trump berencana menghidupkan kembali kebijakan “Tetap di Meksiko,” yang mewajibkan para migran menunggu proses sidang suaka di Meksiko.
Hubungan AS-Tiongkok dan Kebijakan Ekonomi
Dalam sektor ekonomi, Trump berencana menetapkan keadaan darurat energi nasional untuk meningkatkan produksi sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja di AS. Ia juga ingin menghapus mandat terkait kendaraan listrik dan memastikan kebebasan konsumen dalam memilih jenis kendaraan.
Baca Juga : Langkah Konkret KLHK Atasi Udara Buruk: Tutup TPA Liar dan Modifikasi Cuaca
Terkait hubungan dagang dengan Tiongkok, Trump menginstruksikan pemerintahannya untuk mengevaluasi hubungan perdagangan kedua negara tanpa langsung memberlakukan tarif baru, menurut laporan Wall Street Journal.
Perubahan Kebijakan Sosial
Trump berencana menerbitkan perintah eksekutif untuk menghapus inisiatif DEI (keragaman, kesetaraan, dan inklusi) dalam pemerintahan federal. Ia juga akan mengesahkan kebijakan yang menetapkan pengakuan hanya pada dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dianggap tidak dapat diubah.
