Nusantara1News – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatatkan prestasi membanggakan sebagai instansi penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L) selama kuartal pertama 2025. Dari total penerimaan PNBP sebesar Rp29,7 triliun, Kemkomdigi menyumbang Rp3,25 triliun atau sekitar 10,9 persen.
Baca Juga : Komisi DPR Jadwalkan Pemanggilan Mendikdasmen Terkait Sistem Baru PPDB dan UN
“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, tetapi lebih penting lagi, ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan layanan, transparansi, dan inovasi digital demi mendukung penerimaan negara,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Senin (12/5) dilansir dari laman Antara news.
Pencapaian ini menjadi cerminan bahwa sektor komunikasi dan digital kini tak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan besar dalam menopang keuangan negara melalui kontribusi non-pajak. Ekosistem digital yang terus berkembang pun membuka peluang besar dalam optimalisasi pendapatan negara.
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menggarisbawahi peran strategis kementerian dan lembaga dalam mendorong PNBP nasional.
“PNBP K/L adalah Rp29,7 triliun, 71,7 persennya ada di 10 kementerian ini. Jadi cukup besar kontribusinya. Ini memperlihatkan betapa pentingnya peran K/L dalam konteks PNBP kita,” kata Suahasil.
Secara total, realisasi PNBP per 31 Maret 2025 telah mencapai Rp115,9 triliun, atau 22,6 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp513,6 triliun.
Rinciannya berasal dari beberapa sumber utama, seperti PNBP dari sumber daya alam (SDA) migas sebesar Rp24,9 triliun (20,6 persen dari target), SDA non-migas Rp25,7 triliun (26,5 persen), dividen BUMN Rp10,88 triliun (12,1 persen), PNBP dari badan layanan umum (BLU) Rp17,1 triliun (21,9 persen), serta PNBP lainnya Rp37,2 triliun (29,1 persen).
Berikut daftar 10 kementerian/lembaga dengan kontribusi PNBP terbesar pada kuartal I-2025:
1. Kemkomdigi – Rp3,25 triliun (10,9%)
2. Kementerian Perhubungan – Rp3,16 triliun (10,6%)
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan – Rp2,22 triliun (7,4%)
4. Kepolisian RI – Rp2,12 triliun (7,1%)
5. Kejaksaan – Rp0,81 triliun (2,7%)
6. Kementerian ATR/BPN – Rp0,80 triliun (2,7%)
7. Kementerian Agama – Rp0,56 triliun (1,9%)
8. Kementerian Hukum – Rp0,53 triliun (1,8%)
9. Kementerian Ketenagakerjaan – Rp0,48 triliun (1,6%)
10. Kementerian Pertahanan – Rp0,47 triliun (1,6%)
Baca Juga : Komisi DPR Jadwalkan Pemanggilan Mendikdasmen Terkait Sistem Baru PPDB dan UN
Dengan peran strategis sektor digital yang semakin menonjol, capaian Kemkomdigi menunjukkan bahwa transformasi digital tak hanya mendorong pelayanan publik, tetapi juga menjadi mesin baru bagi penerimaan negara.
