Nusantara1News – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menghadiri dan menyampaikan pernyataan nasional dalam Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB ke-58 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin, 24 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus berkontribusi dalam upaya perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia di tingkat global.
“Indonesia akan terus menjalankan amanat konstitusi dengan berupaya menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ungkap Menlu Sugiono, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri pada Selasa (25/2) seperti di kutip dari Metrotvnews.
Baca Juga : Presiden Prabowo Imbau Kepala Daerah Prioritaskan Kepentingan Rakyat
Dalam forum ini, Menlu Sugiono juga menyampaikan pandangan Indonesia terkait tantangan global saat ini, termasuk kesenjangan pembangunan, diskriminasi yang meningkat, Islamofobia, serta konflik di Palestina. Ia menekankan bahwa setiap negara harus menjadikan hak asasi manusia sebagai inti dari kebijakan nasional mereka.
Lebih lanjut, Menlu Sugiono menguraikan berbagai kebijakan utama yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo dalam memenuhi hak asasi manusia di Indonesia. Program-program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis, penyediaan hunian bagi masyarakat, serta layanan kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi seluruh warga.
“Indonesia menegaskan pentingnya hak atas pembangunan dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Di hadapan Dewan HAM PBB, Sugiono menegaskan bahwa lembaga tersebut harus tetap berpegang pada mandat utamanya, yaitu melindungi hak asasi manusia, dan tidak boleh dijadikan alat politik antarnegara.
“Kerja sama di bidang HAM harus didasari oleh niat yang tulus dan prinsip kesetaraan. Tidak ada satu negara pun yang memiliki hak moral untuk menghakimi negara lain,” tegasnya.
Menyoroti isu Palestina, ia menegaskan bahwa membela keadilan berarti menolak segala bentuk ketidakadilan global.
“Kami tidak akan tinggal diam terhadap pendudukan Israel di Palestina. Oleh karena itu, Indonesia mendesak pihak-pihak yang mengklaim menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk segera menghentikan genosida dan perang di Palestina serta mengakhiri penerapan standar ganda dalam penegakan HAM,” ujar Sugiono dengan lantang.
Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, serta solusi konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan HAM global.
Di forum yang sama, Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menyoroti pentingnya kebijakan berbasis fakta, hukum, dan empati dalam mencegah konflik serta menegakkan keadilan, termasuk di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Myanmar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengingatkan bahwa hak asasi manusia merupakan “oksigen bagi kemanusiaan” yang kini menghadapi ancaman dari konflik bersenjata, ketidakadilan ekonomi, serta penyalahgunaan teknologi. Ia juga menyerukan gencatan senjata permanen di Palestina, pembebasan sandera, serta solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkeadilan.
Baca Juga : Kemenkop Perkuat Ekosistem Petani Tebu di Jatim untuk Dukung Ketahanan Gula
Pertemuan High-Level Segment ini diadakan setiap tahun pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB, dengan partisipasi lebih dari 128 pejabat tinggi, termasuk Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dari berbagai negara.
Saat ini, Indonesia tengah menjalankan peran sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Dalam keanggotaannya yang keenam ini, Indonesia aktif mengangkat isu-isu strategis seperti hak asasi manusia di Palestina, perlindungan bagi Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, serta penguatan kapasitas di bidang HAM.
