Nusantara1News – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menegaskan peran aktif Indonesia dalam tata kelola laut yang berkelanjutan dalam ajang Konferensi Kelautan PBB ketiga (UNOC-3) yang berlangsung di Port Lympia, Nice, Prancis, Jumat (13/6) dikutip dari Antaranews.
Baca Juga : Kemenkes Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Lewat Quick Win RSUD
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menjaga ekosistem laut sekaligus mendorong pembangunan ekonomi biru yang ramah lingkungan. Pernyataan ini disampaikan dalam agenda resmi UNOC-3 yang berlangsung pada 9–13 Juni 2025.
Trenggono menyoroti pentingnya solidaritas global dalam menanggapi tantangan serius seperti peningkatan suhu laut, tingkat keasaman yang kian tinggi, penurunan populasi ikan, serta pencemaran laut yang terus berlangsung.
“Melalui kebijakan Ekonomi Biru, Indonesia terus memperlihatkan kepemimpinan melalui berbagai inisiatif konkret yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” tegasnya.
Sejumlah langkah nyata yang telah diterapkan Indonesia antara lain perluasan kawasan konservasi laut hingga mencapai target 30 persen pada tahun 2045, pelaksanaan perikanan berbasis kuota yang bertanggung jawab, pengembangan budidaya perairan berkelanjutan, penguatan pengawasan terhadap ekosistem pesisir, serta pelibatan masyarakat dalam mengurangi sampah plastik di lautan.
Hingga saat ini, Indonesia telah menetapkan lebih dari 29 juta hektare wilayah laut sebagai kawasan lindung dan menyumbang sekitar 17 persen dari cadangan karbon biru global yang berasal dari ekosistem mangrove dan lamun menjadikannya salah satu negara penyimpan karbon biru terbesar di dunia.
Dalam forum tersebut, Indonesia turut mendorong peningkatan kolaborasi global di bidang penguatan kapasitas, riset kelautan terbuka, serta transfer teknologi. Selain itu, Indonesia memimpin berbagai inisiatif inovatif seperti Coral Reef Bond, kemitraan Global Blended Finance Alliance, dan inisiatif Ocean 20 yang diperkenalkan dalam presidensi G20.
Menteri Trenggono juga mengumumkan bahwa Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) dan menjadi bagian dari koalisi Aquatic Blue Food yang melibatkan 40 negara.
Sebagai wujud konkret kepemimpinan Indonesia di sektor kelautan global, Trenggono mengungkapkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit bertepatan dengan Hari Laut Sedunia tahun 2026. Forum ini akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan seperti ilmuwan, pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan dermawan, untuk mendorong kemajuan di bidang pangan laut, diplomasi biru, ekonomi biru, dan energi laut.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga secara resmi menyerahkan instrumen ratifikasi BBNJ kepada PBB yang mengatur konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut di kawasan di luar yurisdiksi nasional.
Konferensi UNOC-3 yang digagas bersama oleh Prancis dan Kosta Rika ini tak hanya menggelar sesi pleno yang diikuti oleh seluruh negara anggota PBB, tetapi juga forum diskusi tematik (Ocean Action Panel) yang melibatkan berbagai organisasi internasional dan perwakilan masyarakat sipil.
Selain menjadi pembicara utama pada acara sampingan bersama mitra strategis Indonesia, Menteri Trenggono turut menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan negara-negara seperti Islandia, Norwegia, Swedia, Inggris, Jerman, Maladewa, Korea Selatan, Palau, dan Chile, serta lembaga seperti Bank Dunia dan Pegasus Capital, juga melakukan dialog dengan Duta Besar Kelautan PBB, Peter Thomson.
Baca Juga : Kemenkes Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Lewat Quick Win RSUD
Konferensi ini bertujuan mendorong percepatan aksi nyata global dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.
