Nusantara1News – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mengembangkan kompetensi aparatur pemadam kebakaran (damkar) di seluruh daerah. Upaya ini bertujuan agar petugas damkar memiliki keterampilan yang mumpuni dalam menangani berbagai situasi darurat.
Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi ini diwujudkan melalui serangkaian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemadam Kebakaran. Program yang diselenggarakan meliputi Diklat Pemadam Kebakaran Angkatan I & II serta Diklat Pemadam Kebakaran untuk Jabatan Fungsional (Jafung) Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Tahun 2025.
Baca Juga : Panglima Militer Israel Tewas Dibom Hizbullah
“Kesempatan ini tidak banyak, kami berikhtiar maunya dengan APBN sebanyak mungkin. Namun, seperti yang kita ketahui, kemampuan keuangan negara terbatas, makanya ini untuk men-trigger. Namun, kami akan memfasilitasi daerah melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Selasa seperti yang dikutip dari laman Antara news.
Ia menekankan bahwa peningkatan kompetensi SDM aparatur menjadi kunci utama dalam memastikan kualitas layanan publik yang optimal. Saat ini, sekitar 63 persen aparatur damkar masih berstatus non-ASN dan hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikasi resmi.
Sugeng menyoroti peran strategis damkar yang mencakup pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Menurutnya, keberhasilan damkar tidak diukur dari banyaknya insiden kebakaran yang berhasil dipadamkan, melainkan dari efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi.
“Sosialisasi dan mengingatkan masyarakat sangat penting karena mencegah jauh lebih baik daripada kita harus memadamkan dan menyelamatkan,” tambahnya.
Kemendagri juga berkomitmen mengembangkan tujuh jabatan fungsional di sektor ini serta meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Langkah ini diharapkan mampu mencetak aparatur pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang berkualitas dan profesional di masa depan.
Peningkatan kompetensi aparatur damkar juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam 32 urusan pemerintahan, yang mencakup 24 urusan wajib dan delapan urusan pilihan.
Dari enam urusan wajib layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, serta ketenteraman dan ketertiban umum, Sugeng menegaskan pentingnya mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100 persen.
Sebagai bentuk tanggung jawab Kemendagri, setiap individu yang mengemban tugas pemadam kebakaran harus benar-benar kompeten di bidangnya.
“Ketika ikut pelatihan, lakukan yang terbaik, pahami dengan benar. Karena apa yang kita peroleh akan diaplikasikan di lapangan. Siapa yang bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan, pasti akan menentukan kariernya ke depan,” pungkas Sugeng.
Baca Juga : Panglima Militer Israel Tewas Dibom Hizbullah
Dengan berbagai inisiatif ini, Kemendagri berharap aparatur damkar dapat semakin profesional dan siap menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.
Melalui program pelatihan ini, Kemendagri berharap dapat mencetak aparatur damkar yang lebih profesional dan siap menghadapi tantangan di lapangan. Dengan keterampilan yang lebih baik, petugas damkar diharapkan mampu memberikan respons cepat dan efektif dalam situasi darurat, sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran di masyarakat.
