Nusantara1News – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Langkah ini dianggap penting untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Dalam audiensi bersama Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, pada Senin (5/5), Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman menekankan pentingnya sinergi antarlembaga demi efektivitas pembangunan.
Baca Juga : Presiden Prabowo Beri Amnesti untuk Puluhan Ribu Narapidana
“Tugas membangun kawasan perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga memerlukan kerja sama dan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Makhruzi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (7/5) dikutip dari laman Antara.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan strategis terkait prioritas pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara, salah satu wilayah perbatasan yang menjadi fokus nasional. Makhruzi menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian dari program strategis nasional yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan tepat sasaran.
Audiensi juga dimanfaatkan BNPP untuk menyerap langsung aspirasi daerah yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2025–2029.
“Kami akan memastikan agar seluruh kebutuhan prioritas yang disampaikan hari ini dapat masuk dalam skala nasional,” ujarnya.
Selama ini, BNPP telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di seluruh Indonesia, termasuk tiga unit di Kalimantan Utara: PLBN Sei Nyamuk (Pulau Sebatik), PLBN Labang (Kabupaten Nunukan), dan PLBN Long Nawang (Kabupaten Malinau).
“Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan,” ungkap Makhruzi.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan, BNPP juga menggandeng TNI dan Polri untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan.
“Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus,” tuturnya.
Kunjungan tersebut juga dilengkapi dengan agenda peninjauan langsung ke sejumlah titik infrastruktur di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, sebagai langkah konkret memastikan pembangunan berlangsung merata.
Baca Juga : Presiden Prabowo Beri Amnesti untuk Puluhan Ribu Narapidana
Dalam rombongan turut hadir Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Irjen Pol. Edfrie R. Maith, kelompok ahli BNPP Nur Kholis, serta sejumlah pejabat lainnya dari jajaran BNPP.
