Nusantara1News – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan digelar rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data penerima bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah kini tengah mengupayakan pergeseran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari subsidi produk menjadi subsidi langsung melalui BLT.
“Kita belum rapat, ini saya baru mau rapat dengan Kepala BPS. Setelah saya rapat sama BPS, BPS akan presentasikan data sudah sejauh mana,” ujar Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/1/2025), seperti yang dikutip dari laman CNBC Indonesia.
Baca Juga : Kemenperin dan IAS Berkolaborasi Dorong Pertumbuhan Kawasan Aerotropolis
Bahlil menambahkan, meski belum dapat memastikan kapan skema subsidi baru ini akan diberlakukan, pemerintah berkomitmen untuk segera mengumumkannya pada tahun 2025. “Saya tidak bisa menjamin (diumumkan Januari 2025). Tapi kalau tahun ini, Insya Allah,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bahlil menyatakan bahwa proses perumusan skema subsidi BBM baru telah mencapai 98%. Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan revisi data penerima hingga tiga kali untuk memastikan keakuratan dan menghindari tumpang tindih data. Data tersebut nantinya akan dikelola melalui satu pintu oleh BPS.
“Datanya ini kan jangan sampai tumpang tindih. Selama ini datanya antara Kemensos lain, Pertamina lain, PLN lain. Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu lewat BPS. Sudah 3 kali perubahan, sudah tinggal sedikit lagi,” ujar Bahlil di Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Baca Juga : Penyaluran Bantuan Sektor Perikanan Tangkap oleh KKP Tembus Rp 104,8 Miliar
Ia menegaskan bahwa ketelitian dalam merumuskan data penerima BLT sangat krusial agar peralihan subsidi ini tepat sasaran. “Masa kita memberikan subsidi kepada orang yang tidak tepat kan tidak pas,” katanya.
Pemerintah berharap dengan peralihan skema subsidi ini, bantuan yang diberikan dapat lebih efektif dan langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Skema baru ini juga diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi penyaluran subsidi di tengah tantangan tumpang tindih data dari berbagai instansi.
