Nusantara1News – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot, pada Kamis (9/1) di Jakarta, menyerahkan dokumen Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM untuk Tahun 2025 kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya di kementerian tersebut. Acara ini merupakan langkah strategis untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian ESDM.
Dalam sambutannya, Yuliot menjelaskan bahwa RPT akan menjadi pedoman penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengawasan internal kementerian. “RPT ini merupakan pedoman dan instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM, menjadi pedoman dalam mencapai target kinerja organisasi dan sekaligus merupakan tolak ukur program Kementerian ESDM yang telah berjalan dengan baik dalam penerapan tata kelola, pengelolaan risiko, dan peningkatan kepatuhan,” tuturnya, seperti yang di kutip pada laman Web ESDM.
baca Juga : Presiden Prabowo Sambut Hangat PM Jepang di Istana Bogor
Menurut Yuliot, pengawasan sektor ESDM harus dilakukan secara kolaboratif, baik di tingkat internal kementerian maupun antar kementerian terkait. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kementerian ESDM untuk mendukung penuh implementasi Rencana Pengawasan Tahunan ini. Ia juga mendorong Inspektorat Jenderal untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), subsidi dan kompensasi, serta pengawasan pembangunan infrastruktur.
RPT, yang berisi kebijakan dan strategi pengawasan, akan menjadi panduan bagi auditor dan auditee dalam menetapkan fokus pemeriksaan dan sasaran pengawasan di Kementerian ESDM pada 2025. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Bambang Suswantono, menjelaskan bahwa ada delapan prioritas pengawasan untuk tahun tersebut, di antaranya adalah optimalisasi pengelolaan anggaran, PNBP, subsidi dan kompensasi, pembangunan infrastruktur, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Baca Juga : Presiden Prabowo Beri Amnesti untuk Puluhan Ribu Narapidana
Untuk menjalankan prioritas tersebut, Bambang menambahkan, akan diterapkan tiga strategi utama, yakni transformasi sumber daya manusia, teknologi informasi melalui smart audit yang akan dimulai pada 2025, dan kolaborasi dengan berbagai instansi seperti Itjen Kemenkeu dan BPKP. “Kerja kolaboratif dapat dilakukan dengan Itjen Kemenkeu, Itjen Kementerian PU, dan BPKP, serta fokus pada pendampingan pengadaan barang dan jasa secara end to end,” ujarnya.
