
Nusantara1News – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menekankan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam setiap aspek penanggulangan bencana, Minggu (23/3) dikutip dari Antaranews.
Baca Juga : Presiden Prabowo Imbau Kepala Daerah Prioritaskan Kepentingan Rakyat
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, dalam lokakarya nasional yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyampaikan bahwa perempuan tidak hanya terdampak oleh bencana, tetapi juga berperan sebagai pelaku aktif dan pemimpin dalam upaya mitigasi serta pemulihan pascabencana.
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman kebencanaan, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan perempuan dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pendekatan berbasis gender diperlukan untuk meningkatkan partisipasi kelompok tersebut dalam pengurangan risiko bencana.
Perempuan dapat berkontribusi di berbagai tahapan kebencanaan, mulai dari pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Demikian pula, penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses yang setara dalam advokasi kebencanaan agar dapat lebih siap menghadapi situasi darurat.
Penanganan bencana sendiri tidak bisa disamaratakan bagi seluruh kelompok masyarakat. Data BNPB menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemungkinan 14 kali lebih besar menjadi korban dibandingkan laki-laki. Oleh sebab itu, pendekatan responsif gender menjadi penting agar penanganan bencana lebih inklusif dan efektif.
“Kelompok perempuan dan penyandang disabilitas sering kali menghadapi keterbatasan akses serta eksklusi sosial, yang membuat mereka semakin rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana,” ujar Maliki.
Ia menambahkan bahwa layanan kesiapsiagaan yang inklusif harus memastikan semua kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, mendapatkan pelatihan prabencana, akses infrastruktur tanggap bencana, serta informasi yang memadai.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyoroti bagaimana perempuan berperan aktif saat bencana terjadi. Selain tetap menjalankan peran sebagai pengasuh dalam keluarga, perempuan juga kerap terlibat dalam kegiatan sosial, seperti membantu di dapur umum dan pos kesehatan.
Ketika bencana melanda, beban perempuan justru meningkat. Mereka tidak hanya menjadi kelompok yang harus dilindungi, tetapi juga agen perubahan dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, menurut Raditya, perspektif gender harus menjadi bagian integral dalam kebijakan dan strategi penanggulangan bencana agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam meningkatkan kapasitas mereka.
Lokakarya ini merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia melalui program bilateral SIAP SIAGA. Salah satu fokus utama program ini adalah memperkuat integrasi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia.
Baca Juga : Kemenkop Perkuat Ekosistem Petani Tebu di Jatim untuk Dukung Ketahanan Gula
Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diharapkan ketangguhan masyarakat dapat meningkat, sehingga lebih banyak nyawa dapat diselamatkan dan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam menghadapi bencana.