Nusantara1News – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa program perlindungan sosial akan semakin efektif dengan diterapkannya Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini telah mencapai tahap finalisasi. Dengan sistem data tunggal ini, pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial akan lebih tepat sasaran dan transparan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa penerapan DTSEN merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi potensi kesalahan dalam distribusi bansos. Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai temuan terkait ketidaktepatan data penerima manfaat.
Baca Juga : TNI AU Persiapkan SDM dan Drone Baru untuk Amankan Natuna Utara
“Pak Prabowo sejak awal mengajak kita kerja dengan data yang akurat. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan terakhir ini adalah usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi penyaluran ke depan. Kita sepakat dengan BPS tiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025) seperti yang di kutip dari laman Liputan 6.
Menurut Gus Ipul, keberadaan DTSEN akan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial, sehingga kesalahan sasaran dapat diminimalkan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah optimistis bahwa program bantuan akan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai informasi, setiap tahun Kemensos menyalurkan bansos senilai Rp75 triliun, yang mayoritas disalurkan dalam bentuk cash transfer langsung ke rekening penerima melalui Bank Himbara dan PT Pos. Program ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Cash transfer kita Rp75 triliun per tahun langsung ke bank Himbara dan PT Pos,” tambahnya.
Menanggapi kritik terkait efektivitas penyaluran bansos, Gus Ipul menegaskan bahwa hal tersebut menjadi alasan utama Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar program perlindungan sosial berbasis pada data yang valid dan terintegrasi. Sebab, selama ini setiap lembaga yang terlibat dalam distribusi bansos cenderung memiliki pangkalan data masing-masing.
“Mudah-mudahan dengan data yang baru ini, bansos salah sasaran bisa diminimalisir dan kelak tidak akan terjadi lagi,” harapnya.
DTSEN merupakan hasil integrasi dari tiga pangkalan data utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini akan diperkuat dengan verifikasi silang yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri.
Data tunggal ini nantinya akan diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) agar dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam program bansos. Namun, karena bersifat dinamis, Kemensos bersama BPS akan melakukan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali guna memastikan validitas dan akurasi data.
Baca Juga : Gotong royong TNI bersama warga perbatasan RI-Malaysia
“Kita bersama pilar-pilar sosial, Pemda, dan masyarakat melakukan pemutakhiran bersama, baik lewat jalur formal maupun partisipasi melalui aplikasi Cek Bansos yang terus kita sempurnakan untuk Usul Sanggah,” pungkas Gus Ipul.
Dengan sistem data yang lebih terintegrasi dan transparan, diharapkan program perlindungan sosial ke depan semakin akurat, efektif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
