
Nusantara1News – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang sistem sertifikasi khusus bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini juga ditujukan untuk mendukung tercapainya target zero accident dalam program tersebut.
Baca Juga : Kelola Limbah Jadi Berkah, Tukarkan Minyak Jelantah ke Pertamina Sekarang
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penyusunan skema sertifikasi dilakukan bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Skema ini mencakup Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan sistem manajemen keamanan pangan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).
“Kami sedang mengembangkan sistem sertifikasi SPPG bersama KAN, termasuk SLHS dan HACCP,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5) dikutip dari CNBC Indonesia.
Sertifikasi ini dirancang agar setiap SPPG dapat memenuhi standar kebersihan dan keamanan dalam pengolahan makanan, sekaligus mencegah insiden tak diinginkan seperti kasus keracunan massal yang pernah terjadi di sejumlah daerah.
Tahap awal pelaksanaan program sertifikasi ini direncanakan dimulai pada Juni atau Juli 2025.
“Kami harap sistem ini dapat mulai diterapkan pertengahan tahun ini,” tambah Dadan.
Melalui proses sertifikasi tersebut, nantinya setiap unit SPPG akan dinilai kelayakannya dalam menyelenggarakan program MBG. Hasil penilaian akan menunjukkan tingkat kelayakan, bahkan bisa menghasilkan akreditasi seperti “unggul”, “baik sekali”, atau “baik”.
Dorongan Kolaborasi Antar Lembaga dan Dukungan Anggaran
Dadan juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memastikan mutu gizi dan kualitas menu MBG, mengingat target peningkatan jumlah SPPG mencapai 30.000 unit hingga akhir 2025.
“Pengawasan butuh dukungan anggaran dan kolaborasi yang solid. Oleh karena itu, kami mengusulkan peningkatan anggaran BPOM agar pengawasan bisa menjangkau lebih banyak SPPG,” jelasnya.
Prioritaskan Produk Lokal untuk Dukung Industri Dalam Negeri
Lebih lanjut, Dadan berharap menu dalam program MBG menggunakan bahan baku lokal. Ia menilai pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan asupan gizi siswa, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, termasuk petani dan pelaku industri kecil.
“Program ini sejak awal dirancang untuk memberdayakan potensi dan kearifan lokal. Kami ingin produk dalam negeri menjadi tulang punggung pelaksanaan MBG,” ujarnya.
Menurut Dadan, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga telah meminta BGN mengkaji kebutuhan dan kapasitas pasokan lokal untuk memastikan optimalisasi peran produsen lokal.
Baca Juga : Kelola Limbah Jadi Berkah, Tukarkan Minyak Jelantah ke Pertamina Sekarang
“Kalau ini berhasil, maka manfaat program MBG akan dirasakan luas: dari anak-anak yang mendapat asupan gizi cukup, hingga petani dan industri lokal yang mendapatkan pasar tetap,” pungkasnya.