Nusantara1News – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap fakta mencengangkan: nilai transaksi narkoba ilegal di Indonesia diperkirakan mencapai Rp524 triliun setiap tahunnya. Angka fantastis ini bahkan jauh melampaui anggaran program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan sebesar Rp71 triliun pada 2025.
Menyikapi serius ancaman tersebut, BNN merancang strategi nasional untuk periode 2025–2029. Fokus utama adalah penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur demi menghadapi tantangan narkoba yang semakin kompleks.
Baca Juga : KKP Amankan Dua Kapal Ikan Diduga Melanggar Batas Area Penangkapan
“Oleh karena itu, dalam rencana strategis periode 2025—2029, BNN berencana untuk melakukan penguatan sumber daya dan infrastruktur agar dapat lebih optimal dalam menangani permasalahan narkoba,” ujar Sekretaris Utama BNN, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistyana dalam keterangan resmi yang dikuti dari laman Antara news, Selasa (13/5).
Saat bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta pada Jumat (9/5), Tantan menekankan bahwa perkembangan ancaman narkotika tak lagi bisa dianggap remeh. Dari meningkatnya prevalensi penyalahgunaan hingga masuknya jaringan internasional, tantangannya terus bertambah.
Ia menjelaskan bahwa arah besar dari Strategi BNN 2025–2029 yang mengusung tema “Bersih Narkoba untuk SDM Unggul Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” adalah memastikan generasi muda terbebas dari jeratan narkoba.
“Ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan SDM yang sehat dan berkualitas,” tambahnya.
Langkah konkret yang akan dilakukan antara lain memperkuat kerja sama intelijen, memperketat pengawasan wilayah pesisir dan perbatasan negara, serta menjalin kemitraan dengan negara-negara tetangga. Selain itu, strategi juga akan menyentuh isu-isu tematik, ikonik, serta pengembangan sumber daya dan infrastruktur secara menyeluruh.
Meski demikian, Tantan tidak menutupi bahwa pelaksanaan strategi ini menemui hambatan di lapangan.
“Termasuk keterbatasan SDM, sarana dan prasarana, hingga keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Penasihat Menteri PPN, Noor Marzuki, menyoroti perbandingan mencolok antara perputaran uang dari narkoba dan kebutuhan anggaran untuk gizi anak-anak.
“Bayangkan, negara butuh Rp71 triliun untuk perbaikan gizi dan mencegah stunting, tapi di sisi lain ada Rp524 triliun uang yang berputar dalam perdagangan narkoba ilegal yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita,” kata Noor.
Menanggapi hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan keseriusannya dalam mendukung upaya BNN.
“Narkoba adalah masalah serius yang harus ditangani secara sistematis dan komprehensif,” ujarnya.
Ia menegaskan kesiapan pemerintah untuk membantu BNN, baik dari sisi penguatan lembaga, alokasi anggaran, maupun peningkatan infrastruktur.
Dukungan ini disambut positif oleh Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom, yang menyampaikan apresiasinya.
Baca Juga : KKP Amankan Dua Kapal Ikan Diduga Melanggar Batas Area Penangkapan
“Kami berterima kasih atas dukungan Menteri PPN dan jajaran. BNN berkomitmen terus bekerja keras mendukung program Presiden RI, khususnya dalam menangani permasalahan narkoba demi Indonesia yang bersih dari narkoba,” tegas Marthinus.
