
Nusantara1News – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menggenjot hilirisasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, dengan menekankan pembiayaan domestik guna mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Baca Juga : Menko Pangan Zulhas Tegaskan Larangan Impor untuk Dukung Swasembada Pangan
“Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis,” tegas Bahlil, seperti yang di kutip dari laman Web Kementrian ESDM.
Ia menjelaskan bahwa melibatkan lembaga keuangan domestik merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung kebijakan hilirisasi, tetapi juga memperkuat sektor keuangan nasional. Upaya ini sejalan dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan meningkatkan investasi.
Menurut Bahlil, percepatan hilirisasi juga diarahkan pada pengembangan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO). Saat ini, implementasi bahan bakar biodiesel telah mencapai tingkat B40, dan ditargetkan meningkat menjadi B50 pada 2026. “Proses pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri,” tambahnya.
Selain itu, Satgas Hilirisasi juga berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di Indonesia,” ujar Bahlil, seraya menekankan bahwa hilirisasi dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga : Menteri UMKM dan Menko PM Dorong Digitalisasi UMKM Lewat Shopee Live
Selama lima tahun ke depan, Satgas akan mengawal peta jalan hilirisasi di berbagai sektor, mulai dari mineral dan batubara hingga kehutanan dan perikanan. Pemerintah juga memastikan pengawasan pelaksanaan peta jalan ini akan dilaporkan secara rutin kepada Presiden setiap enam bulan.
“Kami ingin semua langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional tetapi juga mendorong keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia,” tutup Bahlil.
Langkah strategis ini diharapkan mampu mengubah wajah ekonomi Indonesia, menjadikannya lebih mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat global.