Nusantara1News – Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana mengubah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi subsidi langsung ke penerima seperti dengan skema bantuan langsung tunai.
Ekonom dari Universitas Diponegoro (Undip) Wahyu Widodo menilai kebijakan ini sebenarnya adalah ide lama namun tak kunjung terealisasi. Padahal banyak anggaran negara dimanfaatkan oleh orang mampu.
“Subsidi BBM tidak tepat sasaran. Karena menggunakan subsidi harga maka sangat sulit mengontrol siapa yang membeli BBM bersubsidi, pada akhirnya ini dinikmati lebih banyak oleh orang yang mampu,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/10/2024).
Pemerintahan ke depan, kata Wahyu bisa memanfaatkan teknologi digital agar penyaluran lebih tepat sasaran. “Mau tidak mau agar tercapai semua aspek-nya melalui dompet digital atau apapun namanya, dimana uangnya hanya bisa dibelanjakan untuk membeli BBM, meskipun secara teknis ini akan sangat kompleks,” ucap Wahyu.
Selain untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran, penggunaan teknologi dapat membantu pemanfaatan uang dengan benar.
“Hanya yang terjadi selama ini kan bantuan sosial dalam bentuk cash atau transfer langsung selalu disalahgunakan sama penerimanya,” kata Wahyu.
“Jadi efisien di mekanisme tapi salah alokasi yang pada akhirnya tidak tercapai targetnya. Fatalnya dialokasikan untuk hal yang negatif, misal: rokok, minum, hingga judi,” tegasnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan, yang terpenting dari rencana ini ialah perbaikan data penerima sesuai nama dan sesuai alamatnya. Tanpa perbaikan data itu, ia mengingatkan efisiensi anggaran dari subsidi ke BLT tak akan banyak berdampak bagi ekonomi masyarakat yang membutuhkan.
“Harapannya, mereka masih bisa tetap melakukan konsumsi di tengah perubahan harga yang mungkin terjadi di periode ketika bantuan ini disalurkan,” ucap Rendy.
Sebagaimana diketahui Prabowo menilai subsidi saat ini, yang sebagian besar diarahkan pada barang belum sepenuhnya dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah. Karenanya, perlu adanya reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
“Kita sedang kaji ubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah menilai subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran.
“Kita ingin dengan data diperbaiki, disempurnakan supaya mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung, bukan pada komoditinya, tapi kepada keluarganya yang berhak terima,” ungkap Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).
Ia mengungkapkan bahwa subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan masih belum sesuai dengan realitas di lapangan. Alokasi subsidi BBM kepada hal yang lebih produktif akan mendorong perekonomian bisa tumbuh 8%.
Sumber : cnbcindonesia
